Beri Pendidikan Demokrasi di SMKN 1 Muara Pawan
Beri Pendidikan Demokrasi di SMKN 1 Muara Pawan
KETAPANG - Komisi Pemilihan Umum Ketapang menggelar pendidikan demokrasi kepada pemilih pemula. Kali ini, siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Muara Pawan mendapat kunjungan KPU Ketapang, Rabu (20/9) kemarin.
Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas Jabidi Erwan mengatakan program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan politik yang jelas dan terarah kepada siswa-siswi sekolah menengah. Ia menyebutkan yakni bagaimana cara berdemokrasi dengan baik dan berintegritas.
“Pada kesempatan kemarin, Ketua KPU Ketapang Ronny Irawan langsung menjadi narasumber. Materi yang disampaikan yakni menanamkan nilai-nilai demokrasi dan meningkatkan partisipasi pemilih khususnya kepada pemilih pemula,†katanya.
Jabidi mengungkapkan ada beberapa hal yang menjadi out put dari program yang dilakukan ini yakni menumbuhkan kesadaran berpolitik sejak dini. Selain itu, sebut dia, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara secara baik dan secara bijak mampu menentukan sikap dan aktivitas politik mereka sebagai pemilih pemula.
“Kelas Pemilu ini merupakan salah satu aktivitas pendidikan pemilih dan proses pembelajaran untuk memahami demokrasi apalagi saat ini telah memasuki tahapan Pilkada Gubernur 2018 dan Pemilu 2019. Ini merupakan upaya KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya bagi pemilih pemula karena semakin tinggi partisipasi masyarakat maka kualitas Pemilu akan semakin baik,†jelasnya.
Jabidi mengatakan apalagi ilmu yang diperoleh di sekolah melalui pendidikan kewarganegaraan dapat disandingkan dengan pendidikan demokrasi yang diberikan KPU untuk menciptakan pemilih cerdas dan memperkuat demokrasi. Lanjutnya, kegiatan ini akan terus dilakukan untuk menyasar pemilih pemula/pelajar dan pada minggu depan giliran SMA Kecamatan Matan Hilir Utara yang menjadi sasaran program rumah pintar pemilu ini.
“Selama ini pelajar/pemilih pemula selalu menjadi objek politik, mereka hanya dilirik untuk hitungan perolehan suara saja, hal ini tentu mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pendidikan politik. Salah satu fakta yang masih ditemui, masih didapatinya pemilih yang sekedar menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu maupun Pilkada tanpa diikuti kesadaran dan kepahaman tentang esensi Pemilu. Oleh karena itu KPU secara hierarki sebagai penyelenggara Pemilu/Pilkada menginginkan agar pelajar juga menjadi subjek pendidikan politik itu sendiri,†terang Jabidi.
