Berita Terkini

Jakarta, kab-ketapang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) kembali menegaskan komitmennya untuk menyediakan data pemilu yang valid, akurat, dan dapat diakses oleh publik secara terbuka. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota KPU RI, Iffa Rosita, saat hadir sebagai narasumber dalam Forum Diskusi bertajuk “Gender Observatory Roundtable: Memperkuat Representansi dan Keamanan Politik Perempuan”, yang diselenggarakan oleh Westminster Foundation for Democracy (WFD), Selasa (3/6/2025) di Jakarta.

Dalam sesi tanggapan terhadap berbagai masukan yang muncul dalam forum tersebut, Iffa Rosita menyampaikan bahwa KPU RI sangat terbuka terhadap segala bentuk saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak, khususnya terkait penyajian dan keterbukaan data pemilu. Ia menegaskan bahwa saran-saran tersebut akan menjadi perhatian khusus bagi KPU RI dalam rangka meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi pemilu yang dibutuhkan publik.

“KPU sebagai produsen data pemilu dan pemilihan berkomitmen serta siap berkolaborasi dengan lembaga dan kementerian, maupun organisasi pemerhati pemilu dan demokrasi dalam menyajikan data yang valid dan mudah diakses, sebagaimana kebutuhan data pada ruang diskusi hari ini. Baik itu data pemilih, data calon legislatif (caleg), data penyelenggara, data kepala daerah terpilih, maupun data lainnya yang mendukung peran aktif perempuan di bidang politik – selama data tersebut bukan merupakan data yang dikecualikan,” ujar Iffa, mengutip pernyataan resmi KPU RI.

Lebih lanjut, Iffa menjelaskan bahwa KPU RI telah melakukan berbagai upaya konkret dalam menyediakan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Salah satunya melalui pengelolaan laman resmi KPU yang menyajikan beragam data pemilu, serta mekanisme permintaan data langsung (on the spot) oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Bahkan, KPU RI telah memiliki sistem peta data yang bisa diakses publik secara mudah dan transparan.

Namun, Iffa juga mengakui bahwa masih terdapat sejumlah data yang belum tersedia secara terbuka. Dalam hal ini, KPU RI akan melakukan verifikasi dan pengecekan terlebih dahulu sebelum menyediakannya, guna memastikan bahwa data yang diberikan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi dan tetap dalam koridor peraturan yang berlaku.

“Kami terus berupaya menyempurnakan sistem informasi kami. Setiap permintaan data akan kami respons dengan melakukan pengecekan dan kelengkapan data terlebih dahulu, sesuai prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yang menjadi pedoman KPU dalam menyelenggarakan pemilu,” tegas Iffa Rosita.

Forum diskusi yang diselenggarakan oleh WFD ini bertujuan untuk mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai kalangan, termasuk lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil, guna membahas strategi penguatan representasi politik perempuan serta upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dalam politik (KTPP).

Dalam pembukaan acara, Indonesia Country Director of the WFD, Ravio Patra, menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah untuk berbagi temuan, gagasan, dan strategi antara para pemangku kepentingan demi menciptakan ruang politik yang lebih aman dan inklusif bagi perempuan di Indonesia.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, organisasi mitra pembangunan, akademisi, peneliti, media, serta unsur masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap isu representasi dan partisipasi perempuan dalam politik.

Dengan terus menguatkan sinergi antar lembaga dan masyarakat sipil, KPU RI berharap penyajian data pemilu yang terbuka dan akurat dapat mendorong keterlibatan perempuan secara lebih aktif dan bermakna dalam kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia.

(KPU Ketapang, Foto: James, Ed: diR)