KPU RI Terima Audiensi Kedubes Australia, DFAT, dan IFES Bahas Kolaborasi dalam Penguatan Demokrasi dan Partisipasi Pemilu
Ketapang, kab-ketapang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menerima kunjungan audiensi dari perwakilan Kedutaan Besar Australia, The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, serta The International Foundation for Electoral Systems (IFES) pada Kamis (5/6/2025). Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat KPU RI dan menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama internasional di bidang demokrasi dan penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan berkualitas.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dan Anggota KPU RI August Mellaz menyambut langsung delegasi audiensi. Delegasi dari Kedutaan Besar Australia diwakili oleh Minister Counsellor Nicola Campion dan First Secretary Emma Blanch. Dari IFES hadir Admira dan Isach sebagai perwakilan organisasi yang selama ini aktif mendukung penguatan sistem pemilu di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jajaran Sekretariat Jenderal KPU RI juga turut hadir, antara lain Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mashur Sampurna Jaya, serta Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Melgia Carolina Van Harling.
Dalam sambutannya, Nicola Campion menyampaikan bahwa audiensi ini bertujuan untuk memperoleh masukan langsung dari KPU RI terkait rencana peluncuran program baru yang digagas Kedubes Australia bertajuk “Partisipasi”. Program ini dirancang untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia dan akan mulai dilaksanakan pada Juli 2025.
"Kami ingin memahami kebutuhan dan perspektif KPU dalam menghadapi tantangan demokrasi yang kompleks, agar dukungan yang kami berikan benar-benar relevan dan berdampak. Harapan kami, KPU bisa berkolaborasi dengan tim desain kami agar program 'Partisipasi' dapat disusun dengan baik dan mengakar pada konteks demokrasi Indonesia," ujar Nicola Campion.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyambut baik inisiatif kerja sama dari pihak Kedubes Australia dan IFES. Ia menegaskan keterbukaan KPU terhadap kolaborasi dengan mitra internasional yang memiliki komitmen untuk memperkuat proses demokrasi di Indonesia, terutama dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif, efisien, dan akuntabel.
"KPU sangat terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama, termasuk dalam konteks pengembangan program seperti 'Partisipasi'. Kami akan menyampaikan berbagai refleksi dan pelajaran dari penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sebelumnya, yang dapat dijadikan acuan untuk perencanaan program ini ke depan," ujar Afifuddin, mengutip pernyataan resmi KPU RI.
Afif juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas teknologi informasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, kedua aspek ini sangat krusial dalam menciptakan efisiensi serta menyederhanakan proses pemilu yang kompleks, khususnya dalam skala nasional seperti di Indonesia.
"Kami melihat bahwa penguatan teknologi dan SDM menjadi kebutuhan mendesak ke depan. Ini bisa menjadi salah satu fokus yang didukung melalui program ini," lanjut Afifuddin, sebagaimana dikutip dari pernyataan resmi KPU RI.
Sementara itu, Anggota KPU RI August Mellaz yang membidangi Divisi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat menambahkan bahwa program “Partisipasi” memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pengetahuan kepemiluan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia berharap kolaborasi ini dapat berjalan secara strategis dan berkesinambungan.
"Kami sangat menghargai pendekatan yang dilakukan oleh Kedubes Australia. Program ini bisa menjadi sarana pembelajaran yang konstruktif bagi penguatan partisipasi publik dalam demokrasi Indonesia. Tapi kami juga berharap ada pembahasan teknis lebih lanjut agar fokus isu yang dibahas bisa lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan," ujar Mellaz.
Ia menegaskan, KPU siap berbagi peran dalam proses pengembangan program, terutama dalam hal penyusunan konten, pendampingan, serta fasilitasi akses data atau informasi yang dibutuhkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, pemilih muda, dan disabilitas.
"Yang jelas, kami sangat merekognisi pentingnya isu partisipasi ini. Tinggal nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut peran masing-masing pihak dan format kerja samanya," imbuh Mellaz.
Audiensi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan KPU RI dalam membangun sinergi dengan mitra internasional demi memperkuat sistem demokrasi yang terbuka, transparan, dan partisipatif. KPU RI meyakini bahwa kerja sama strategis semacam ini akan memberi nilai tambah dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif serta mendorong terciptanya iklim politik yang sehat dan demokratis.
