Berita Terkini

Ketapang, kab-ketapang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang kembali menggelar Apel Rutin pada Senin (16/6/2025) pagi WIB. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor KPU Kabupaten Ketapang ini diikuti oleh seluruh jajaran komisioner, Sekretaris KPU Kabupaten Ketapang dan seluruh staf sekretariat.  Apel merupakan bentuk konsistensi dalam menegakkan kedisiplinan serta membangun budaya kerja yang profesional di lingkungan KPU. Seluruh peserta apel mengenakan pakaian dinas lengkap dan mengikuti rangkaian kegiatan dengan tertib dan khidmat.  Apel ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Ketapang, Ahmad Shiddiq, yang bertindak sebagai Pembina Upacara. Dalam amanatnya, ia menyambut kedatangan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru yang kini bergabung di lingkungan satuan kerja KPU Ketapang. Kehadiran CPNS baru menjadi momen penting untuk memperkuat soliditas kelembagaan. Dalam arahannya, Ketua KPU menekankan pentingnya sikap adaptif dan kesiapan para CPNS dalam menghadapi tantangan kerja yang dinamis, terlebih saat memasuki masa tahapan Pemilu. Mereka juga diharapkan mampu segera menyesuaikan diri dengan kultur organisasi serta menunjukkan dedikasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. Selain itu, apel rutin ini juga menjadi sarana untuk memperkuat eksistensi kelembagaan KPU di mata publik. Dengan kerja yang profesional, akuntabel, dan berintegritas, seluruh jajaran diharapkan terus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Apel rutin bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari proses pembentukan karakter dan semangat pengabdian bagi seluruh ASN dan pegawai. Diharapkan melalui apel ini, terbangun etos kerja yang semakin baik serta meningkatkan koordinasi antarlembaga dan internal KPU dalam menyukseskan seluruh tahapan pemilu dan kegiatan kelembagaan lainnya. (Parmas dan SDM KPU Ketapang)

Ketapang, kab-ketapang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ketapang mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Manajemen Risiko dan Pendampingan Penyusunan Risk Register atau Daftar Risiko Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU RI secara daring pada Kamis (12/6/2025). Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan angota divisi hukum dan pengawasan, serta sekertaris dan kepala subbagian yang menangani teknis penyelenggaraan pemilu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.  Acara berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 16.30 WIB dan bertempat di ruang rapat lantai dasar Inspektorat Utama Setjen KPU (luring), serta secara virtual melalui platform Zoom Meeting (daring). Rapat ini diselenggarakan sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang mewajibkan setiap pimpinan instansi untuk melakukan penilaian risiko sebagai upaya mendukung sistem pengendalian intern pemerintah. Dalam konteks ini, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu nasional berkewajiban untuk menyusun daftar risiko sebagai dasar perencanaan kegiatan dan penguatan tata kelola organisasi. Hadir dalam rapat daring tersebut Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Ketapang, Ibu Dewi Ayu Kusumaningtiyas. Selain itu, hadir pula dua anggota KPU Kabupaten Ketapang, yakni Ehpa Sapawi yang juga menjabat sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, serta Ahmad Saufi selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Kegiatan Rakor dibuka oleh Ketua KPU RI Bapak Mochammad Afifuddin, dilanjutkan pemberian arahan oleh Ibu Iffa Rosita selaku anggota KPU RI yang membidangi divisi Hukum dan pengawasan, dan arahan Inspektur Utama Setjen KPU Bapak Nanang Priyatna. Sesi utama dalam rapat ini adalah pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang menjelaskan pentingnya identifikasi dan analisis risiko dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan. Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyampaian kesimpulan oleh pihak Inspektorat dan penutupan resmi oleh Anggota KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI. "Rapat ini menjadi momentum penting bagi KPU di seluruh tingkatan untuk memperkuat pemahaman terhadap manajemen risiko serta menyusun daftar risiko tahun 2025 secara terstruktur dan terarah. Keterlibatan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan komitmen bersama dalam membangun tata kelola organisasi yang akuntabel, transparan, dan profesional dalam mendukung pelaksanaan pemilu yang berkualitas," ujar Ehpa Sapawi di sela-sela ISHOMA.

Ketapang, kab-ketapang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menerima kunjungan audiensi dari perwakilan Kedutaan Besar Australia, The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, serta The International Foundation for Electoral Systems (IFES) pada Kamis (5/6/2025). Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat KPU RI dan menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama internasional di bidang demokrasi dan penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan berkualitas. Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dan Anggota KPU RI August Mellaz menyambut langsung delegasi audiensi. Delegasi dari Kedutaan Besar Australia diwakili oleh Minister Counsellor Nicola Campion dan First Secretary Emma Blanch. Dari IFES hadir Admira dan Isach sebagai perwakilan organisasi yang selama ini aktif mendukung penguatan sistem pemilu di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jajaran Sekretariat Jenderal KPU RI juga turut hadir, antara lain Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mashur Sampurna Jaya, serta Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Melgia Carolina Van Harling. Dalam sambutannya, Nicola Campion menyampaikan bahwa audiensi ini bertujuan untuk memperoleh masukan langsung dari KPU RI terkait rencana peluncuran program baru yang digagas Kedubes Australia bertajuk “Partisipasi”. Program ini dirancang untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia dan akan mulai dilaksanakan pada Juli 2025. "Kami ingin memahami kebutuhan dan perspektif KPU dalam menghadapi tantangan demokrasi yang kompleks, agar dukungan yang kami berikan benar-benar relevan dan berdampak. Harapan kami, KPU bisa berkolaborasi dengan tim desain kami agar program 'Partisipasi' dapat disusun dengan baik dan mengakar pada konteks demokrasi Indonesia," ujar Nicola Campion. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyambut baik inisiatif kerja sama dari pihak Kedubes Australia dan IFES. Ia menegaskan keterbukaan KPU terhadap kolaborasi dengan mitra internasional yang memiliki komitmen untuk memperkuat proses demokrasi di Indonesia, terutama dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif, efisien, dan akuntabel. "KPU sangat terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama, termasuk dalam konteks pengembangan program seperti 'Partisipasi'. Kami akan menyampaikan berbagai refleksi dan pelajaran dari penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sebelumnya, yang dapat dijadikan acuan untuk perencanaan program ini ke depan," ujar Afifuddin, mengutip pernyataan resmi KPU RI. Afif juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas teknologi informasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, kedua aspek ini sangat krusial dalam menciptakan efisiensi serta menyederhanakan proses pemilu yang kompleks, khususnya dalam skala nasional seperti di Indonesia. "Kami melihat bahwa penguatan teknologi dan SDM menjadi kebutuhan mendesak ke depan. Ini bisa menjadi salah satu fokus yang didukung melalui program ini," lanjut Afifuddin, sebagaimana dikutip dari pernyataan resmi KPU RI. Sementara itu, Anggota KPU RI August Mellaz yang membidangi Divisi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat menambahkan bahwa program “Partisipasi” memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pengetahuan kepemiluan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia berharap kolaborasi ini dapat berjalan secara strategis dan berkesinambungan. "Kami sangat menghargai pendekatan yang dilakukan oleh Kedubes Australia. Program ini bisa menjadi sarana pembelajaran yang konstruktif bagi penguatan partisipasi publik dalam demokrasi Indonesia. Tapi kami juga berharap ada pembahasan teknis lebih lanjut agar fokus isu yang dibahas bisa lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan," ujar Mellaz. Ia menegaskan, KPU siap berbagi peran dalam proses pengembangan program, terutama dalam hal penyusunan konten, pendampingan, serta fasilitasi akses data atau informasi yang dibutuhkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, pemilih muda, dan disabilitas.   "Yang jelas, kami sangat merekognisi pentingnya isu partisipasi ini. Tinggal nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut peran masing-masing pihak dan format kerja samanya," imbuh Mellaz. Audiensi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan KPU RI dalam membangun sinergi dengan mitra internasional demi memperkuat sistem demokrasi yang terbuka, transparan, dan partisipatif. KPU RI meyakini bahwa kerja sama strategis semacam ini akan memberi nilai tambah dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif serta mendorong terciptanya iklim politik yang sehat dan demokratis.  

Ketapang, kab-ketapang.kpu.go.id – Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang melaksanakan kegiatan penyambutan, perkenalan, dan pengarahan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024, pada Selasa (10/6/2025) pagi WIB. Bertempat di Aula Sekretariat KPU Ketapang, Jalan S. Parman No. 90, kegiatan ini berlangsung dengan penuh kekeluargaan dan semangat integritas. Acara dibuka oleh Sekretaris KPU Ketapang, Bapak Ahmad Wajidi, yang menyampaikan pentingnya CPNS memahami nilai-nilai dasar ASN, seperti loyalitas, netralitas, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan. "Kami menyambut hangat kehadiran CPNS baru sebagai bagian dari keluarga besar KPU Ketapang. Harapan kami, seluruh CPNS dapat segera menyesuaikan diri, belajar dengan cepat, serta menunjukkan dedikasi dalam mendukung pelaksanaan tahapan pemilu dan tugas-tugas kelembagaan lainnya," ujar Ahmad Wajidi. Turut hadir memberikan arahan adalah para Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat KPU Ketapang, yang masing-masing menyampaikan pesan, motivasi, dan penguatan tugas kepada para CPNS. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik, Ibu Eni Kurnia Sari, menekankan pentingnya kedisiplinan administrasi, ketelitian, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan. "Kami bekerja dengan sistem, aturan, dan akuntabilitas. CPNS harus memahami bahwa hal sekecil apapun, mulai dari surat menyurat hingga pengelolaan barang dan anggaran, adalah bentuk tanggung jawab yang melekat pada ASN. Kerja tim juga menjadi kunci utama di sini," jelas Ibu Eni. Lebih lanjut, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Ibu Dewi Ayu Kusumaningtiyas, menyampaikan bahwa sebagai bagian dari KPU, CPNS juga harus memahami proses dan mekanisme penyelenggaraan pemilu serta regulasi hukum yang melandasinya. "Pemilu adalah kerja besar yang melibatkan banyak aspek teknis dan hukum. CPNS harus mulai membekali diri dengan pemahaman menyeluruh tentang tahapan pemilu, regulasi, dan dinamika lapangan. Kerja kita harus selalu berdasarkan hukum, akurat, dan tepat waktu," tuturnya. Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi, Bapak Endo Wahyudi, turut memberikan penekanan pada pentingnya pengelolaan data, perencanaan program, serta transparansi informasi. "CPNS harus mampu beradaptasi dengan sistem informasi dan perkembangan teknologi. Kami bekerja dengan data dan fakta, sehingga keakuratan dan kemampuan analisis menjadi hal yang penting. Selalu pelajari kebijakan yang ada, dan jangan ragu bertanya untuk memahami tugas dengan benar," tegas Bapak Endo. Acara ini dipandu oleh Kasubbag SDM dan Parmas, Ibu Leni, yang juga berperan sebagai moderator kegiatan. Dalam pengantarnya, Ibu Leni menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari proses pembinaan awal yang akan berlanjut dalam masa orientasi dan pendampingan kerja. "Sebagai Kasubbag SDM, saya mengajak CPNS untuk terus terbuka dalam belajar, menjaga etika kerja, serta membangun komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran. Mari kita tumbuh bersama dalam semangat pelayanan publik dan penguatan kelembagaan demokrasi," ungkap Ibu Leni. Selain para pejabat struktural, seluruh staf sekretariat juga turut hadir dan menyambut hangat para CPNS. Acara diakhiri dengan sesi perkenalan CPNS dan diskusi interaktif, menciptakan suasana akrab dan mendukung proses adaptasi mereka ke lingkungan kerja yang baru. CPNS yang baru bergabung diantaranya Muh. Harun S, Yakobus Dapi, Riska Pramanda, Margaretha Vinna Sankayang, Revaldi, dan Ade Guntoro Putra Anggoro. Dengan bergabungnya CPNS formasi 2024 ini, KPU Ketapang optimis akan semakin memperkuat kinerja kelembagaan, terutama dalam menghadapi berbagai agenda nasional dan pemilu yang akan datang. "Alhamdulillah, terima kasih atas penyambutannya. Kami sangat terkesan dan siap menjalankan tugas," tutur Harun. (SDM dan Parmas KPU Ketapang)

Jakarta, kab-ketapang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) kembali menegaskan komitmennya untuk menyediakan data pemilu yang valid, akurat, dan dapat diakses oleh publik secara terbuka. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota KPU RI, Iffa Rosita, saat hadir sebagai narasumber dalam Forum Diskusi bertajuk “Gender Observatory Roundtable: Memperkuat Representansi dan Keamanan Politik Perempuan”, yang diselenggarakan oleh Westminster Foundation for Democracy (WFD), Selasa (3/6/2025) di Jakarta. Dalam sesi tanggapan terhadap berbagai masukan yang muncul dalam forum tersebut, Iffa Rosita menyampaikan bahwa KPU RI sangat terbuka terhadap segala bentuk saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak, khususnya terkait penyajian dan keterbukaan data pemilu. Ia menegaskan bahwa saran-saran tersebut akan menjadi perhatian khusus bagi KPU RI dalam rangka meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi pemilu yang dibutuhkan publik. “KPU sebagai produsen data pemilu dan pemilihan berkomitmen serta siap berkolaborasi dengan lembaga dan kementerian, maupun organisasi pemerhati pemilu dan demokrasi dalam menyajikan data yang valid dan mudah diakses, sebagaimana kebutuhan data pada ruang diskusi hari ini. Baik itu data pemilih, data calon legislatif (caleg), data penyelenggara, data kepala daerah terpilih, maupun data lainnya yang mendukung peran aktif perempuan di bidang politik – selama data tersebut bukan merupakan data yang dikecualikan,” ujar Iffa, mengutip pernyataan resmi KPU RI. Lebih lanjut, Iffa menjelaskan bahwa KPU RI telah melakukan berbagai upaya konkret dalam menyediakan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Salah satunya melalui pengelolaan laman resmi KPU yang menyajikan beragam data pemilu, serta mekanisme permintaan data langsung (on the spot) oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Bahkan, KPU RI telah memiliki sistem peta data yang bisa diakses publik secara mudah dan transparan. Namun, Iffa juga mengakui bahwa masih terdapat sejumlah data yang belum tersedia secara terbuka. Dalam hal ini, KPU RI akan melakukan verifikasi dan pengecekan terlebih dahulu sebelum menyediakannya, guna memastikan bahwa data yang diberikan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi dan tetap dalam koridor peraturan yang berlaku. “Kami terus berupaya menyempurnakan sistem informasi kami. Setiap permintaan data akan kami respons dengan melakukan pengecekan dan kelengkapan data terlebih dahulu, sesuai prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yang menjadi pedoman KPU dalam menyelenggarakan pemilu,” tegas Iffa Rosita. Forum diskusi yang diselenggarakan oleh WFD ini bertujuan untuk mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai kalangan, termasuk lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil, guna membahas strategi penguatan representasi politik perempuan serta upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dalam politik (KTPP). Dalam pembukaan acara, Indonesia Country Director of the WFD, Ravio Patra, menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah untuk berbagi temuan, gagasan, dan strategi antara para pemangku kepentingan demi menciptakan ruang politik yang lebih aman dan inklusif bagi perempuan di Indonesia. Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, organisasi mitra pembangunan, akademisi, peneliti, media, serta unsur masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap isu representasi dan partisipasi perempuan dalam politik. Dengan terus menguatkan sinergi antar lembaga dan masyarakat sipil, KPU RI berharap penyajian data pemilu yang terbuka dan akurat dapat mendorong keterlibatan perempuan secara lebih aktif dan bermakna dalam kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia. (KPU Ketapang, Foto: James, Ed: diR)

Ketapang, kab-ketapang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin, 2 Juni 2025. Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor KPU Kabupaten Ketapang dan diikuti oleh seluruh jajaran komisioner dan staf sekretariat KPU. Upacara ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai luhur ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila, yang ditetapkan sebagai dasar negara pada 1 Juni 1945. Tahun ini, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Menuju Indonesia Raya”, yang menggambarkan pentingnya memperkuat pemahaman serta pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan kebangsaan. Sebagai bentuk pelaksanaan upacara, seluruh peserta mengenakan pakaian dinas lengkap dan mengikuti rangkaian kegiatan dengan khidmat. Anggota KPU Kabupaten Ketapang, Nuriyanto, bertindak sebagai Pembina Upacara dan memimpin jalannya kegiatan. Dalam kesempatan tersebut, ia membacakan sambutan resmi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang menekankan pentingnya memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai dasar bangsa untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peringatan ini dilaksanakan tidak hanya sebagai seremoni tahunan, tetapi juga sebagai momentum untuk merenungkan kembali peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa ideologi Pancasila harus terus diinternalisasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan seperti yang diemban oleh KPU. Dengan pelaksanaan upacara ini, KPU Kabupaten Ketapang berharap seluruh jajaran dapat terus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah pengabdian, terutama dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Hal ini sejalan dengan semangat kebangsaan yang terus dijaga dan dikembangkan demi terwujudnya Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.