Berita Terkini

KETAPANG – Logistik terkait pemungutan dan penghitungan suara segera didistribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, Kamis (3/12) besok ke kecamatan. “Pendistribusian logistik Pilkada secara berjenjang ke tingkat PPK hingga KPPS,” kata Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas Sekretariat KPU Ketapang Jabidi Erwan. Ia mengatakan distribusi ke kecamatan dengan menggunakan truck secara serentak.  Dikatakannya, pengiriman logistik  mulai dilakukan di gedung Bina Utama yang merupakan tempat dilakukannya sortir logistik Pilkada. “Dalam perjalanannya sampai ke kecamatan pendistribusian logistik ini akan dikawal petugas Polres Ketapang dan Personil dari Sekretariat KPU Ketapang untuk menjamin selama perjalanan dalam keadaan aman hingga sampai tujuan. Sebelumnya juga telah didistribusikan beberapa jenis logistik milik PPK dan PPS,” katanya. Jabidi mengungkapkan kali ini distribusi logistic terakhir kalinya dikirim untuk kegiatan pemungutan suara di TPS yang sudah dikemas di dalam kotak suara. Menurutnya, KPU Ketapang telah melakukan pengepakan logistik ini dengan sebaik mungkin dan seaman mungkin dari faktor cuaca (terkena hujan). “Sudah tentu dalam pengirimannya sampai ke tempat tujuan dapat dijamin keutuhannya, jumlahnya  maupun ketepatan waktu distribusinya. Paling lambat tanggal 8 Desember logistik ini telah sampai ke tingkat KPPS dan pemungutan suara dapat dilaksanakan dengan lancar,” ungkap Jabidi. Ia mengatakan mengingat curah hujan pada bulan ini cukup tinggi, logistik di kecamatan pedalaman yang jarak tempuhnya sangat jauh diberi perhatian khusus. Jabidi mengatakan logistik agar tetap terjaga dan telah diintruksikan kepada pengemudi atau petugas yang membawa dan mengawal logistik ini agar dapat mengantisipasi turunnya hujan selama pengiriman. “Mudah-mudahan tidak ada kendala dalam pendistribusian logistik Pilkada ke KPPS. Sehingga pemungutan suara nantinya lancar dan aman,” harapnya. 

  KETAPANG – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat yang berada di lembaga pemasyarakatan Senin (30/11). “Hak konstitusi setiap masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mesti dijamin walaupun mereka merupakan penghuni lembaga Pemasyarakatan dan sedang menjalani masa tahanan,” kata Jabidi Erwan, Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Ketapang, kemarin. Ia  mengatakan sosialisasi dan tata cara pemberian suara atau cara mencoblos tidak hanya bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Dikatakannya, beberapa waktu lalu KPU Ketapang juga mensosialisasikan hal sama kepada warga panti jompo. “Tentunya dengan sosialisasi ini masyarakat mengerti dan memahami pentinganya pemilihan bupati dan wakil bupati. Selain itu, kegiatan ini untuk meminimalisir kesalahan coblos pada surat suara,” jelasnya. Anggota KPU Ketapang Alkap Pasti menjelaskan prosedur tata cara memberikan suara dengan benar dan sah sehingga suara yang diberikan menjadi bernilai. Menurutnya, walaupun mereka telah beberapa kali mengikuti Pemilu namun akses mereka terhadap informasi penyelenggaraan Pilkada bisa dikatakan terbatas karena ruang gerak mereka juga terbatas. “Cukup banyak pemilih yang terdaftar  daftar pemilih tetap (DPT) di TPS khusus ini. Karena itu KPU Kabupaten Ketapang menyasar  pemilih yang demikian,” katanya. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Ketapang Syaiful Sahri yang baru menjabat lebih kurang dua bulan sebagai Kepala Lapas menyambut baik kegiatan sosialisasi dan tata cara mencoblos ini. Ia berharap kepada penghuni Lapas untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember nanti dan TPS nya “khusus” berada di dalam lingkungan Lapas. “Semoga sosialisasi ini bermanfaat bagi warga binaan.” “KPU Kabupaten Ketapang juga telah melakukan sosialisasi dengan  mendatangi tempat-tempat yang mungkin kurang memiliki akses informasi Pilkada seperti : Panti Sasana Tresna Wedha Mustika Dharma maupun PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Wilayah Ketapang, untuk mensosialisasikan Pilkada. Karena Pilkada bukan  sekedar memberikan hak pilih di TPS tetapi juga lebih dari itu masyarakat harus tahu tentang substansi dan prosedurnya karena Pilkada serentak kali ini juga banyak hal-hal baru di dalamnya.  Kelompok pemilih ini mesti diberikan akses yang luas terhadap proses demokrasi dan ini juga merupakan kebijakan KPU bekerjasama dengan Pusat Pemilu Akses (PPUA) bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak konsitusi yang sama dan penyelenggara mesti memberikan fasilitasi  terhadap mereka,” kata Jabidi.     

 KETAPANG – Keberadaan logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2015 sudah mencapai 80 persen di daerah. Hal ini dikemukakan oleh Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kabupaten Ketapang Jabidi Erwan, kemarin, di ruang kerjanya. “ Kurang lebih dua minggu menjelang hari pemungutan suara 9 Desember pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang logistik yang sudah tiba di KPU Kabupaten Ketapang telah mencapai 80 persen.  Termasuk didalamnya surat suara juga sudah datang dan kini telah dilakukan proses sortir oleh petugas,” katanya. Ia mengatakan logistik yang belum tiba tersebut sebagian berupa formulir, buku panduan, alat tulis yang merupakan kelengkapan di Tempat Pemungutan Suara dan masih menunggu kiriman dari pihak ketiga selaku penyedia barang. Dikatakannya, logistik paling penting yakni surat suara yang datang sesuai dengan jadwal pengadaan dan pengiriman ke daerah. “Diperkirakan kelengkapan TPS ini akan didistribusikan secara berjenjang mulai 2 Desember dan paling lambat tanggal 6 Desember sudah sampai di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. KPU Kabupaten Ketapang telah melakukan pengepakan terhadap logistik dimaksud,” paparnya. Jabidi mengatakan dalam penanganan surat suara kali ini kerja petugas sedikit terkurangi karena surat suara yang datang sudah dalam keadaan dilipat dan tinggal disortir saja. Menurutnya, diperkirakan dalam satu atau dua hari ini akan rampung. “Logistik lain yang tidak kalah pentingnya adalah braile atau alat bantu coblos bagi pemilih yang berkebutuhan khusus (disabilitas). Alat bantu ini juga telah tiba dan satu TPS akan mendapatkan sebanyak satu buah braile. Merupakan kebijakan KPU bahwa dalam Pilkada kali ini pemilih yang berkebutuhan khusus mesti mendapatkan akses yang mudah dalam memberikan hak pilihnya,” papar Jabidi. Mantan pegawai Kelurahan Sampit ini mengatakan dalam minggu ini akan dilaksanakan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara bagi anggota KPPS. Ia menyebutkan yang akan dilaksanakan di kecamatan masing-masing. “Bimtek ini akan diikuti sebanyak 3 orang anggota KPPS dari masing-masing TPS dan satu orang anggota PPS dari setiap desa/kelurahan.  Melalui bimtek ini diharapkan kinerja KPPS pada hari pemungutan suara menjadi lebih efektif. Semua PPK telah siap untuk melaksanakan bimtek ini dan akan dilakukan secara paralel ataupun bergelombang karena pesertanya cukup banyak dan agar lebih efektif kegiatan bimteknya,” kata Jabidi.    

KETAPANG – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang akan memberikan bimbingan teknis (bimtek, red.) tentang pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan. “Rencana kegiatan di Hotel Borneo Emerald Ketapang, 13-15 November 2015,” kata Kasubbag Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Ketapang, Jabidi Erwan, kemarin di ruang kerjanya. Ia mengatakan Bimtek yang diberikan ini sebulan menyongsong pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2015. Dikatakannya, materi Bimtek kali ini fokus pada pemungutan, penghitungan, rekapitulasi perolehan suara maupun logistik Pemilihan. “Isu lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada juga akan dibahas dalam kegiatan Bimtek. Nara sumber Bintek adalah Komisioner KPU Ketapang dan rencananya Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat juga akan hadir dan akan memberikan materi pada kegiatan tersebut,” jelasnya. Jabidi sapaan akrabnya mengemukakan penekanan materi Bimtek memang pada pemungutan, penghitungan maupun rekapitulasi suara karena ada hal-hal baru dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada serentak kali ini. Sebut dia, seperti Penempatan Formulir C7 (daftar hadir) dan alat tulis pada saat pengiriman logistik di TPS, berada diluar kotak suara. “Selain itu, perubahan format C7 (daftar hadir), kolom “nama” dihapus, Petugas KPPS 3 (tiga) tidak perlu menandai pemilih yang telah menggunakan hak pilih karena sudah cukup terwakili dengan C6 yang terkumpul di Petugas KPPS 1 (satu). Penambahan tugas bagi petugas ketertiban untuk memberikan informasi siapa saja yang berhak memilih dan dapat menggunakan hak pilih serta informasi bagi pemilih yang belum mendapatkan C-6 namun terdaftar di DPT agar melihat terlebih dahulu nomor urut yang tercantum dalam DPT,” paparnya. Dikatakannya, terdapat pemisahan sampul DPT dan Sampul hasil penghitungan suara, Penambahan/penggantian salinan C1 yang diserahkan ke KPU Kabupaten dengan formulir seven segment yang akan dipindai dan direkap oleh KPU Kabupaten. Jabidi mengungkapkan pengembalian formulir C6 dari KPPS kepada PPS pada satu hari sebelum pemungutan suara jika pemilih dimaksud tidak ditemui. “Bimtek ini bertujuan untuk memantapkan penyelenggara Pemilihan khususnya PPK pada hari pemungutan suara dan pelaksanaan rekapitulasi. Karena tugas PPK kali ini melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS, jadi kotak suara selesai dihitung di TPS langsung diserahkan ke PPK melalui PPS,” ungkap Jabidi. Adapun, peserta Bimtek ini selain Ketua dan anggota PPK juga akan diikuti Sekretaris PPK yang jumlah keseluruhannya sebanyak 120 orang. “Hasil Bimtek merupakan bahan  bagi PPK  dalam memberikan Bimtek bagi PPS dan KPPS yang harus dilaksanakan pada bulan ini mengingat waktu yang tersedia sudah sangat pendek.”    

KETAPANG – Debat kandidat empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2015 berjalan aman dan lancar, Rabu (28/10) kemarin, di Ballroom Borneo Emerald Hotel Ketapang. Hadir dalam kegiatan ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Umi Rifdiyawati berserta anggota, KPU Kabupaten Kayong Utara, serta Muspida Kabupaten Ketapang. Seluruh pasangan calon mengikuti kegiatan tersebut yakni Martin Rantan-Suprapto, Andi Djamiruddin-Chanisius Kuan, Boyman Harun-Gurdani Achmad dan Darmansyah-Uti Rushan. Kegiatan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini masih dalam rangkaian kampanye bagi pasangan calon dalam menyampaikan visi dan misi. Ketua KPU Kabupaten Ketapang Ronny Irawan mengatakan debat publik ini diselenggarakan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Dikatakannya, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. “Sedangkan peraturan teknis untuk debat publik atau debat kandidat diatur  dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015. Dalam memandu kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Ketapang menunjuk Jumadi, Ph.D sebagai moderator,” ungkapnya. Ronny mengungkapkan KPU Kabupaten Ketapang juga telah menunjuk tim perumus penyusunan materi debat publik. Menurutnya, tim perumus ini berasal dari kalangan akademisi yang berpengalaman. “Kami dalam menunjuk tentu tim perumus ini memperhatikan daftar riwayat hidup mereka. Sehingga materi yang ingin digali dalam debat publik ini dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat, terutama visi dan misi para kandidat bupati dan wakil bupati,” kata Ronny. Ia mengatakan KPU Kabupaten Ketapang berusaha dalam debat kandidat ini mengedepankan kualitas para pasangan calon. Sebutnya, terutama pada aspek penguasaan terhadap persoalan-persoalan kedaerahan, serta konsep dan gagasan perbaikan ke depan. “Karena keterbatasan anggaran, KPU Kabupaten Ketapang hanya bisa menyiarkan melalui radio daerah. Mudah-mudahan debat publik ini dapat menjadi salah satu referensi bagi masyarakat dalam menentukan pilihan pada 9 Desember 2015 mendatang,” harap ayah dua anak ini.(**)

Berikut disampaikan LPSDK masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilbup Ketapang Tahun 20151. LPSDK Martin - Suprapto2. LPSDK Andi - ChanisiusLPSDK Darmansyah - Uti R